Pernyataan Mahfud MD dalam debat calon wakil presiden pada Desember 2023 kembali menjadi sorotan.
Mahfud ketika itu menyebut, jika kebocoran dan korupsi di sektor pertambangan dapat diberantas, potensi kekayaan negara yang terselamatkan secara teoritis bisa setara dengan Rp20 juta untuk setiap orang setiap bulan.
Angka tersebut disebut Mahfud dengan merujuk pada perhitungan yang pernah disampaikan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad.
Pernyataan itu menggambarkan betapa besarnya nilai ekonomi yang dipertaruhkan dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Sektor pertambangan memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, namun di sisi lain juga menghadapi persoalan kebocoran penerimaan negara, praktik korupsi, lemahnya pengawasan, hingga tata kelola yang dinilai belum optimal.
Namun, angka Rp20 juta per orang per bulan tidak boleh dipahami sebagai janji pemberian uang kepada masyarakat.
Mahfud tidak sedang menyatakan bahwa pemerintah akan membagikan Rp20 juta setiap bulan kepada seluruh warga negara.
Angka tersebut merupakan ilustrasi atau perhitungan teoritis mengenai besarnya potensi kekayaan negara yang dapat diselamatkan apabila kebocoran dan korupsi di sektor pertambangan berhasil ditekan.
Dengan kata lain, persoalan utamanya bukan sekadar berapa uang yang akan diterima masyarakat, melainkan berapa besar kekayaan negara yang selama ini berpotensi hilang akibat buruknya tata kelola dan praktik korupsi.
Jika kebocoran tersebut dapat ditekan, ruang fiskal negara secara teoritis dapat menjadi lebih besar dan kemudian digunakan untuk berbagai kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan Mahfud tersebut pada akhirnya menempatkan isu pemberantasan korupsi pertambangan dalam perspektif yang lebih luas: sumber daya alam yang melimpah tidak otomatis membuat rakyat sejahtera apabila tata kelolanya bocor dan manfaat ekonominya tidak kembali secara optimal kepada negara dan masyarakat.
Karena itu, angka Rp20 juta lebih tepat dibaca sebagai gambaran besarnya potensi ekonomi yang dipersoalkan, bukan sebagai angka bantuan atau pendapatan bulanan yang pasti akan diterima setiap warga.
Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar dengan sopan dan beretika. Jangan lupa bagikan agar semakin banyak yang tahu!
