Sebuah gebrakan tak biasa hadir di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Dalam rangkaian acara Sound of Justice, publik diperkenalkan dengan sebuah pameran yang diberi nama Museum Koruptor Indonesia.
Bukan museum yang memamerkan benda-benda bersejarah, ruang ini justru menghadirkan wajah dan rekam jejak sejumlah tokoh yang terseret dalam perkara korupsi besar di Indonesia.
Galeri tersebut menyajikan informasi mengenai nama tokoh, perkara yang menjerat, modus, hingga nilai kerugian negara yang dikaitkan dengan kasus masing-masing. Penyajiannya dibuat secara visual dan kronologis sehingga pengunjung dapat melihat bagaimana praktik korupsi terjadi serta dampaknya terhadap kepentingan publik.
Sejumlah nama yang ditampilkan antara lain Johnny G. Plate dalam perkara korupsi proyek BTS 4G, Harvey Moeis dalam perkara tata niaga timah, serta Zarof Ricar, yang namanya mencuat dalam perkara dugaan suap terkait penanganan perkara di lingkungan peradilan.
Kehadiran museum tersebut sontak memantik reaksi publik. Di media sosial, sejumlah pengunjung maupun warganet menganggap pameran itu bukan sekadar tempat melihat wajah para pelaku perkara korupsi, melainkan sebuah bentuk kritik sosial terhadap buruknya tata kelola kekuasaan.
«“Negara ini sebenarnya gak miskin, tapi terlalu sering dijarah,” tulis akun X @ch_chotimaha.»
Pesan yang ingin disampaikan terasa jelas: korupsi bukan sekadar angka dalam laporan penegak hukum. Di balik triliunan rupiah yang hilang, terdapat hak masyarakat yang ikut tergerus.
Pameran ini juga menjadi ruang edukasi bagi publik untuk memahami bahwa korupsi tidak berdiri sendiri. Ia dapat melibatkan kekuasaan, kepentingan bisnis, jaringan, bahkan celah dalam sistem hukum.
Salah satu sosok yang paling banyak menjadi sorotan adalah Zarof Ricar. Kasus yang menjeratnya kembali memunculkan pertanyaan serius mengenai integritas aparat penegak hukum dan potensi praktik transaksional dalam proses peradilan.
“Nama Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap dari koruptor biar hukumannya ringan. Jadi ternyata hukum bukan lagi soal keadilan… tapi soal harga,” tulis salah satu akun yang mengabadikan pameran tersebut di media sosial.
Museum Koruptor Indonesia pada akhirnya bukan hanya soal memajang nama dan wajah.
Ia seperti sebuah cermin: mengajak masyarakat melihat kembali bagaimana kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melayani rakyat dapat berubah menjadi alat memperkaya diri dan kelompok.
Sebab ancaman terhadap negara tidak selalu datang dari luar.
Kadang, kerusakan terbesar justru muncul dari dalam—dari tangan mereka yang pernah diberi kepercayaan untuk mengurus negara.
Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar dengan sopan dan beretika. Jangan lupa bagikan agar semakin banyak yang tahu!
