GRESIK – Kondisi permukaan jalan di wilayah Terminal Bunder, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, menjadi sorotan tajam warganet setelah sebuah video yang memperlihatkan aspal jalan bergelombang dan tidak rata viral di media sosial. Video tersebut memicu keluhan publik mengenai kenyamanan dan keamanan berkendara, sekaligus menagih respons dari pihak berwenang mengingat status jalan tersebut merupakan Jalan Nasional.
Dalam unggahan yang beredar luas tersebut, terlihat jelas kondisi aspal yang tampak seperti “bergaris” atau berlombang-lombang sepanjang ruas jalan dekat Terminal Bunder. Kondisi ini dinilai berbahaya bagi pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor yang rawan kehilangan keseimbangan, serta berpotensi merusak suspensi kendaraan.
Status Jalan Nasional Jadi Kunci Perhatian
Sorotan utama dalam diskusi warganet tertuju pada kewenangan perawatan jalan. Berdasarkan data infrastruktur, ruas jalan di wilayah Bunder termasuk dalam kategori Jalan Nasional. Hal ini berarti tanggung jawab penuh atas pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan kualitas jalan berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bukan Pemerintah Daerah.
Meski demikian, banyak warganet juga menyertakan nama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam unggahan mereka. Langkah ini diambil sebagai bentuk tekanan moral dan politik agar pemerintah provinsi dapat membantu mengkoordinasikan atau meneruskan aspirasi warga kepada kementerian terkait, mengingat Gubernur memiliki peran strategis dalam pengawasan pembangunan infrastruktur di wilayahnya.
“Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi maupun tindakan perbaikan yang terlihat signifikan. Kami hanya ingin jalan ini aman dan nyaman untuk dilalui,” ujar salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya, Jumat (1/5/2026).
Belum Ada Tanggapan Resmi
Hingga berita ini diturunkan, baik akun resmi Gubernur Jawa Timur maupun Kementerian PUPR belum mengeluarkan pernyataan khusus terkait viralnya kondisi jalan di Bunder tersebut. Padahal, jalur ini merupakan akses vital yang menghubungkan kawasan industri dan permukiman padat di Gresik Barat.
Pengamat transportasi dan infrastruktur menilai, keterlambatan respons terhadap keluhan infrastruktur yang viral dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja instansi terkait. “Infrastruktur adalah wajah pelayanan publik. Ketika ada keluhan yang viral dan terdokumentasi jelas, respons cepat atau setidaknya konfirmasi investigasi sangat diperlukan untuk menenangkan keresahan masyarakat,” tutur pengamat kebijakan publik, Budi Santoso.
Menanti Tindak Lanjut
Warga berharap viralnya kasus ini menjadi momentum bagi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah V Jawa Timur, yang membawahi area Gresik, untuk segera melakukan inspeksi lapangan. Perbaikan yang diharapkan bukan sekadar tambal sulam, namun penanganan struktural agar kondisi “bergaris” atau bergelombang tidak terulang kembali dalam waktu singkat.
Sementara itu, warganet terus memantau perkembangan isu ini melalui kolom komentar di berbagai platform media sosial, mendesak agar check and balance antara pemerintah daerah dan pusat dapat berjalan efektif demi keselamatan bersama.
Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar dengan sopan dan beretika. Jangan lupa bagikan agar semakin banyak yang tahu!
