Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus mampu mengembalikan kehidupan masyarakat, tidak hanya membangun kembali infrastruktur yang rusak.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin saat menghadiri Rapat Terbatas Menteri (RTM) Tim Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang berlangsung di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
“Rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga harus memastikan masyarakat dapat kembali berusaha, bekerja, dan memperoleh penghidupan yang layak. Pemulihan ekonomi rakyat harus berjalan seiring dengan pembangunan fisik,” tegas Muhaimin dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Jumat (19/6/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah melakukan evaluasi terhadap perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana. Sejumlah kemajuan telah dicapai, antara lain pemulihan pasokan bahan bakar minyak (BBM), LPG, jaringan listrik, dan layanan internet.
Pemerintah juga memanfaatkan layanan internet berbasis Starlink untuk membantu menjaga konektivitas di sejumlah wilayah yang sebelumnya mengalami keterisolasian akibat bencana.
Muhaimin menaruh perhatian besar pada percepatan pemulihan ekonomi masyarakat. Menurutnya, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai menunjukkan perkembangan positif dengan kembali beroperasinya berbagai warung, kedai, restoran, dan kafe yang sebelumnya terdampak bencana.
Selain sektor ekonomi, pemerintah juga mencatat kemajuan signifikan dalam penanganan sektor perumahan. Hingga saat ini, lebih dari 170 ribu rumah terdampak telah menerima berbagai bentuk bantuan.
Bantuan tersebut meliputi perbaikan rumah, bantuan perabotan, stimulan ekonomi, jaminan hidup, hingga dana tunggu hunian. Sementara itu, pembangunan hunian sementara hampir seluruhnya selesai sehingga seluruh penyintas telah keluar dari tenda pengungsian.
Meski demikian, Muhaimin mengingatkan masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan. Pemulihan sektor pertanian dan perikanan menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan sumber mata pencaharian masyarakat terdampak.
Pemerintah juga terus mempercepat penyediaan sarana air bersih dan sanitasi melalui pembangunan MCK dan sumur bor. Program tersebut dilaksanakan dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, serta Satgas terkait.
Di sisi lain, percepatan normalisasi sungai dan muara juga menjadi agenda penting karena masih terdapat sejumlah aliran sungai yang membutuhkan penanganan lanjutan.
Untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh, Presiden telah menetapkan pelaksanaan program melalui Direktif Presiden dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026 hingga 2028.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, perumahan, fasilitas umum, ekonomi masyarakat, serta berbagai sektor strategis lainnya.
Melalui sinergi lintas sektor, Muhaimin berharap seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mempercepat kebangkitan daerah terdampak menjadi wilayah yang lebih tangguh, mandiri, dan berdaya.
Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar dengan sopan dan beretika. Jangan lupa bagikan agar semakin banyak yang tahu!
