Jakarta – Isu reaktivasi peserta JKN nonaktif menjadi sorotan dalam serah terima jabatan Direktur Utama BPJS Kesehatan di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin secara langsung menekankan pentingnya strategi yang lebih mudah, terarah, dan progresif di hadapan Dirut baru, Prihati Pujowaskito.
Dikutip dari Liputan6.com, Prihati Pujowaskito resmi menggantikan Ali Ghufron Mukti sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan setelah penandatanganan surat serah terima jabatan pada Jumat pagi.
Prosesi tersebut disaksikan langsung oleh sejumlah pejabat, termasuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Dalam pidatonya yang disiarkan melalui Youtube Kemenko PM RI, Cak Imin menegaskan bahwa cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah sangat tinggi dan perlu dipertahankan.
Namun, perhatian khusus harus diberikan kepada peserta yang tidak aktif maupun yang belum terdaftar.
“Cakupan JKN saat ini sudah sangat tinggi dan harus kita pertahankan. Dan peserta-peserta yang nonaktif dan tidak terdaftar harus terus kita tingkatkan keterlibatannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa peserta nonaktif bisa mencerminkan adanya kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.
Negara, menurutnya, harus hadir membantu pembiayaan bagi masyarakat tidak mampu, sementara peserta yang mampu tetap wajib memenuhi kewajibannya.
Selain itu, Cak Imin menekankan pentingnya pemerataan pelayanan. Peserta di wilayah desa harus mendapatkan manfaat yang setara dengan peserta di kota.
BPJS Kesehatan juga diminta menghadirkan pengalaman layanan yang bermutu bagi seluruh peserta.
Terkait strategi reaktivasi peserta JKN nonaktif, ia menyebutkan beberapa poin penting.
Pertama, penguatan kepesertaan aktif melalui pendekatan yang terarah, mudah, dan progresif.
Kedua, efisiensi pengelolaan operasional disertai peningkatan kualitas layanan digital tanpa memperlebar kesenjangan antarwilayah.
Ketiga, pengendalian biaya pelayanan dan kepastian pembayaran klaim tepat waktu.
“BPJS Kesehatan harus hadir memastikan masyarakat tidak kehilangan dayanya karena risiko kesehatan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa keberadaan BPJS bertujuan agar masyarakat hidup tanpa rasa khawatir terhadap risiko kesehatan.
Menurutnya, layanan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Karena itu, tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh akses layanan kesehatan.
Semangat gotong royong disebut menjadi kunci untuk memastikan perlindungan tersebut berjalan optimal.
Masih dikutip dari Liputan6.com, dokter Prihati Pujowaskito SpJP FIHA, M.M.R.S. ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026–2031.
Penunjukan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan per 19 Februari 2026.
Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah, dikutip dari Antara, menyatakan bahwa penetapan tersebut merupakan bagian dari penguatan tata kelola dan kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Prihati merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dengan subspesialisasi kardiologi intensif dan kegawatan kardiovaskular. Ia adalah purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal.
Lahir di Solo pada 29 Maret 1967, Prihati menempuh pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran UNS Surakarta dan lulus pada 1994.
Ia melanjutkan pendidikan spesialis jantung di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dan menyelesaikannya pada 2007.
Selain itu, ia meraih gelar Magister Manajemen Rumah Sakit pada 2015 serta Doktor di bidang hukum kesehatan pada 2021.
Karier militernya dimulai sebagai dokter komando pasukan khusus pada 1990–2000, kemudian bertugas di RS TNI AD Dustira Cimahi.
Pada 2018–2021, ia menjabat Kepala Departemen Jantung RSPAD Gatot Soebroto Jakarta. Prihati juga aktif sebagai dosen Fakultas Kedokteran Unjani Cimahi dan pernah menjadi Dekan Fakultas Militer Universitas Pertahanan RI periode 2023–2025. Ia juga menjabat Ketua Umum Perkumpulan Kedokteran Militer (Perdokmil).
Dengan kepemimpinan baru ini, isu reaktivasi peserta JKN nonaktif serta penguatan kepesertaan aktif menjadi salah satu fokus penting dalam keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar dengan sopan dan beretika. Jangan lupa bagikan agar semakin banyak yang tahu!
